Hakim PN Jaksel Tambah Daftar Panjang ‘Wakil Tuhan’ yang Kena OTT KPK

Beritaterkini99- Lembaga peradilan Indonesia kembali tertampar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap hakim dan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut ada enam orang, termasuk Hakim PN Jaksel sendiri. KPK menduga OTT terkait dengan penanganan perkara perdata di PN Jaksel.

“Benar ada giat tadi malam sampai dini hari tadi di Jakarta. Terkait dengan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” kata Agus Rahardjo saat dikonfirmasi beritaterkini99, Rabu (28/11/2018).

“Ada sejumlah uang dalam bentuk dolar Singapura yang juga turut dibawa sebagai barang bukti dlm perkara ini. Uang yang diamankan sekitar 45 dolar Singapura,” jelas Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi terpisah.

Saat ini, pihak yang ditangkap KPK masih menjalani pemeriksaan intensif. Lembaga antirasuah itu memiliki waktu 1×24 jam untunk menentukan status hukum mereka.

Penangkapan Hakim PN Jakarta Selatan ini menambah daftar panjang ‘Wakil Tuhan’ yang ditangkap KPK. Beritaterkini99 merangkum daftar hakim dan pejabat Pengadilan yang terjaring operasi senyap KPK:

1. Syarifuddin Umar

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syarifuddin adalah terpidana perkara suap setelah tertangkap tangan menerima suap Rp 250 juta dari kurator PT Sky Camping Indonesia, PT SCI, Puguh Wirawan, pada Juni 2011 lalu. Dalam kasus ini Syarifudin divonis 2 tahun penjara.

2. Heru Kisbandono dan Kartini Marpaung

Keduanya masing-masing merupakan Hakim Pengadilan Tipikor Pontianak dan Hakim Pengadilan Tipikor Semarang.

Keduanya terjaring OTT KPK pada 17 Agustus 2012. Heru dan Kartini telah dijatuhi hukuman pidana terkait kasus suap penanganan korupsi APBD Kabupaten Grobogan.

Wakil Ketua PN Bandung Setyabudi ditangkap tim Satgas KPK, pada Jumat 22 Maret 2013 di ruang kerjanya.

Dia ditangkap lantaran menerima uang dari pihak swasta terkait kasus korupsi dana bantuan sosial APBD Kota Bandung.

KPK menangkap Akil Mochtar bersama empat orang lainnya dalam OTT, Rabu, 2 Oktober 2013.

Akil Mochtar divonis seumur hidup dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait pengurusan 10 sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di MK dan tindak pidana pencucian uang.

Institusi penegakan hukum Tanah Air kembali ternoda dengan penangkapan Hakim Konstitusi Patriais Akbar di Grand Indonesia bersama seorang wanita, pada 25 Januari 2017.

Patrialis terbukti menerima suap dari Basuki Hariman dan stafnya NG Fenny. Patrialis dan orang dekatnya Kamaludin menerima US$ 50.000 dan Rp 4 juta.

Patrialis divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar US$ 10.000 dan Rp 4.043.000. Atau sama dengan jumlah suap yang diterima Patrialis.

Pada Rabu 6 September 2017, tim Satgas KPK menangkap seorang hakim bernama Dewi Suryana. Dewi merupakan hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu. Bersama Dewi, tim juga mengamankan panitera pengganti Pengadilan Tipikor Bengkulu Hendra Kurniawan.

OTT tersebut terkait dengan dugaan suap penanganan perkara terdakwa Wilson yang terjerat kasus korupsi kegiatan rutin pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bengkulu 2013.

Sudiwardono diduga menerima suap dari anggota DPR RI Aditya Anugrah Moha terkait banding kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Bolaang Mongondow, dengan terdakwa Marlina Moha Siahaan yang merupakan ibu dari Aditya Anugrah Moha.

Pada 21 Agustus 2017, tim penindakan KPK mengamankan Panitera Pengganti PN Jakarta Selatan Tarmizi dan seorang kuasa hukum bernama Akhmad Zaini.

Penangkapan ini bermula ketika pemilik Aquamarine Divindo Inspection (ADI) Yunus Nafik menyuap Tarmizi dengan uang sejumlah Rp 425 juta agar perkara perdata yang menyangkut perusahaan itu dapat ditolak.

Agus memberikan uang Rp 22,5 juta kepada Tuti di parkiran PN Tangerang. Suap diberikan agar Hakim Wahyu Widya memenangkan gugatan perdata terkait hak waris yang ditangani oleh Agus dan Saipudin.

Pada 28 Agustus 2018, KPK menangkap Hakim Adhoc Tipikor PN Medan Merry Purba.

Merry diduga menerima 280 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp 3 miliar terkait putusan perkara tindak pidana korupsi nomor perkara 33/pid.sus/TPK/2018/PN.Mdn dengan terdakwa Tamin Sukardi yang ditangani Pengadilan Tipikor pada PN Medan.

Tamin Sukardi adalah pemilik PT Erni Putra Terari. Dalam perkara itu, Tamin menjadi terdakwa perkara korupsi lahan bekas hak guna usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II.