Fahri Sebut OTT Rusak Citra Pemerintah, Jokowi Diminta Koordinasi dengan KPK

Beritaterkini99 – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyoroti sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) KPK jelang Pemilu 2019 ini. Menurut Fahri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu berkoordinasi dengan KPK soal OTT yang disebutnya merusak citra pemerintah.

“Presiden Jokowi harus berkoordinasi, karena suka atau tidak peristiwa pemberantasan korupsi menjelang pemilu itu pasti menjatuhkan reputasi pemerintahan yang sedang berjalan,” kata Fahri kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (21/12/2018).

Fahri menilai kian sering OTT dilakukan oleh KPK jelang Pilpres 2019, kian buruk citra pemerintah. Fahri meyakini Fahri elektabilitas Jokowi tergerus karena OTT.

“Karena itu menurut saya presiden harus berkoordinasi tentang OTT ini sampai masa pemilu nanti, sehingga betul-betul ini jangan sampai menjadi faktor kekacauan politik,” kata Fahri.

“Saya khawatir ini punya efek politik gitu loh. Jadi lebih baik dia berkoordinasi. Dasar OTT itu kan pengintipan, Pak Jokowi ngerti nggak ini barang, apapun ini akan menggerus elektabilitas Pak Jokowi,” sambungnya.

Mengenai OTT di Kemenpora, Fahri menilai Presiden Jokowi harus mengevaluasi sumber-sumber dana pemerintah. Dia menyarankan audit menyeluruh, terutama untuk dana hibah.

“Presiden harus mengevaluasi sumber-sumber pendanaan pemerintahan yang lagi-lagi non-budgeter, sebab ini lagi-lagi hibah kan. Nah yang non-budgeter itu ada di mana saja dan metode pelaporannya, dan penanganan, dan pengelolaannya harus dibikin standar supaya dia tidak menjadi sumber terindikasi menjadi korupsi,” ulas Fahri.

“Khusus untuk (kasus) Kemenpora, saya sudah mendengar lama bahwa dalam Asian Games kemarin, karena itu sebuah peristiwa pesta dan pestanya dianggap pesta rakyat, pesta olahraga yang dianggap membanggakan pasti ada banyak sumbangan dan orang-orang yang ingin melihat maraknya pesta itu. Nah ini perlu ada audit yang menyeluruh dari terhadap Asian Games itu,” ujar Fahri.

KPK tengah mengembangkan kasus dugaan suap pencairan dana hibah pemerintah ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Berawal dari operasi tangkap tangan, pengembangan perkara ini berujung ke penggeledahan. Ruang Menpora Imam Nahrawi pun ikut digeledah.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan lima orang tersangka dari OTT yang dilakukan pada Selasa dan Rabu lalu. Tiga dari pihak Kemenpora diduga bertindak sebagai penerima suap dan dua orang dari KONI diduga sebagai pemberi suap.