Kemenperin Jamin Aturan IMEI Bukan untuk Sadap Masyarakat
Beritaterkini99 – Masyarakat diimbau tidak usah resah dengan isu penyadapan data pribadi yang tersimpan di ponsel mereka, bila aturan validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) diimplementasikan pada 17 Agustus mendatang.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjelaskan aturan validasi nomor IMEI tersebut tidak untuk tujuan demikian, melainkan regulasi tersebut diterapkan untuk menekan masuk dan beredarnya ponsel black market (BM) yang selama ini menghilangkan potensi pendapatan negara dari pajak perangkat tersebut.
“IMEI itu bukan buat menyadap, sistemnya beda lagi untuk menyadap. Kalau ini mesin pencatatan saja,” kata Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Janu Suryanto di kantornya, Gedung Kemenperin, Jakarta.
Untuk diketahui, IMEI merupakan nomor identitas unik yang dikeluarkan oleh Global System for Mobile Communications Association (GSMA) untuk setiap slot kartu yang dikeluarkan produsen ponsel.
Jika suatu ponsel memiliki slot SIM Card ganda, maka akan ada dua nomor IMEI yang dipunyai perangkat tersebut. Semua nomor IMEI akan didaftarkan ke Kemenperin saat sebuah ponsel hendak dijual di Indonesia.
Janu menjelaskan dalam kasus tertentu, penyadapan dapat dilakukan oleh pihak berwenang, seperti pengguna ponsel yang melakukan tindak korupsi. Dan konteks tersebut berbeda dengan aturan IMEI yang tengah dibuat oleh pemerintah saat ini.
Ditegaskan Janu, aturan IMEI dibuat untuk melindungi konsumen dan industri di dalam negeri. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi, registrasi, dan pemblokiran perangkat telekomunikasi seluler yang tidak memenuhi ketentuan.
Aturan IMEI ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi selular dan menghilangkan ponsel black market dari pasar sehingga meningkatkan potensi pajak pemerintah.
“Padahal, kira-kira satu tahun ada 10 juta unit ponsel ilegal yang masuk ke Indonesia. Itu kira-kira ya, mungkin lebih, karena kita pelabuhannya banyak,” pungkasnya.
