Sekjen Parpol Koalisi Prabowo Bantah Isu Perpecahan

Beritaterkini99- Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso membantah isu pecah kongsi koalisi partai pengusung calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Priyo menyatakan, isu tersebut hanya gorengan pihak tak bertanggung jawab.

“Berita beredar seolah koalisi retak, itu hanya isu digoreng. Nyatanya ke 5 partai koalisi solid,” kata Priyo melalui pesan tertulisnya kepada Beritatrekini99.com, Sabtu (20/4/2019).

Priyo menceritakan, kelima Sekjen koalisi partai Indonesia Adil Makmur ini melakukan pertemuan yang digawangi langsung Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Jumat malam 19 April 2019.

Kepada partai koalisi Prabowo menyampaikan rasa terimakasihnya kepada setiap kader masing-masing partai dan relawan yang mendukung dalam Pemilu 2019.

“Beliau bersyukur kepada Tuhan dan menyampaikan terima kasih atas dukungan besar rakyat, partai-partai koalisi seluruh jaringan dan caleg, para ulama, tokoh semua agama, para relawan, emak-emak, milenial dan semua pihak,” ujar Priyo.

Dari foto pertemuan, kelima Sekjen hadir bersama Prabowo yaitu Ahmad Muzani dari Partai Gerindra, Hinca Panjaitan dari Partai Demokrat, Edy Soeparno dari Partai Amanat Nasional, Mustafa Kamal dari PKS, dan Priyo Budi dari Partai Berkarya.

Sebelumnya diberitakan, Partai Demokrat lewat Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan surat kepada para kadernya agar menarik diri, bila terjadi gerakan atau cara inkonstitusi dalam praktik Pemilu 2019.

Penarikan dalam gerakan inkonstitusi tersebut berkembang menjadi isu pecah kongsi dengan Koalisi Indonesia Adil Makmur.

Hal itu dibantah Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin. Menurut dia, koalisi masih solid dan surat tersebut bukan mengarah pada isu demikian.

Menurut Amir, inti pesan SBY itu agar tetap mengawal hasil Pemilu 2019 sesuai Undang-undang dan bukan ketidaksepahaman dengan koalisi BPN 02.

“Yang pasti memang ada instruksi dari Bapak (SBY) yang intinya dari ketua umum kami ya. Intinya itu memastikan bahwa para pengurus dan kader Partai Demokrat untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku itu aja,” kata Amir saat dikonfirmasi, Kamis 18 April 2019