Timses Jokowi: Kubu Prabowo Berhenti Mainkan Isu Utang karena Tak Sesuai Fakta
Beritaterkini99 – Kubu Prabowo-Sandiaga acap kali memainkan isu utang sebagai bagian kampanyenya. Bahkan terakhir calon presiden nomor urut 02, sempat menjuluki Menteri Keuangan sebagai Menteri pencetak utang.
Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily, mengatakan, isu utang yang dimainkan Prabowo-Sandiaga tidak disertai data dan fakta. Sehingga ia meminta tidak asal bicara.
“Hak Prabowo-Sandi untuk memainkan isu apa pun. Tapi seharusnya harus disertai dengan data dan fakta. Jangan asal bicara,” ujar Ace saat dikonfirmasi, Selasa (29/1/2019).
Dia menegaskan, tak sepatutnya Prabowo menyebut Menkeu sebagai pencetak utang. Menurutnya, apa yang dilakukan Sri Mulyani sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Bahkan, politisi Golkar ini menilai, penyataan yang diucapkan Prabowo terhadap Sri Mulyani secara tidak langsung telah menghina Kementerian Keuangan yang telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. “Seperti untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan sebaginya,” jelas Ace.
Seluruh rakyat dapat melihat secara transparan bera besar utang Indonesia saat ini. Dia menyebut utang Indonesia per-Desember 2018 tercatat sebanyak Rp 1.418 triliun atau 29,9 persen dari Produk Domistik Bruto (PDB) Indonesia yang berdasarkan data sementara sebesar Rp 14.735 triliun.
“Itu berarti utang pemerintah masih aman alias jauh di bawah batas yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan yaitu 60% dari PDB,” ungkapnya.
Jokowi Berhati-Hati
Di sisi lain, dia menyebut, pemerintah Jokowi-JK selama ini berhati-hati dan akuntabel dalam mengelola utang. Hal itu, seiring dengan berjalannya reformasi struktural serta kebijakan moneter, fiskal, makro prudensial, dan koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan Bank Indonesia.
Segala tindakan yang dilakukan pemerintah itu, menurut Ace, membuat Indonesia mendapat peringkat investment grade dari lembaga pemeringkat kredit utama di dunia.
“Dengan peringkat investment grade tersebut, pemerintah dapat menekan cost of fund utang di tengah kondisi pasar keuangan yang volatile pada tahun 2018 lalu,” pungkasnya.
