Donald Trump Tutup Pemerintahan, Apa Dampaknya ke Indonesia?

Beritatrekini99 – Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi melakukan shutdown atau tutup pemerintahan usai permintaan dana untuk pembangunan tembok perbatasan Meksiko-AS tidak disetujui oleh Senat. Adapun keputusan sepihak ini telah diberlakukan Donald Trump sebanyak tiga kali.

Ekonom Insitute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, pemberlakuan shutdown oleh Trump tersebut mungkin kecil secara dampak untuk dirasakan ke Indonesia. Meski demikian, aliran modal investasi diperkirakan terganggu untuk masuk ke dalam negeri.

“Di sektor keuangan shutdown meningkatkan ketidakpastian bagi investor global sehingga mengalihkan dana dari pasar modal ke safe haven. Ini terlihat oleh penguatan Yen sebesar 1,36 persen dalam sepekan terakhir terhadap dolar AS. Aliran modal investasi yang masuk berkurang juga ke indonesia,” ucapnya kepada Beritaterkini99.com, Sabtu (22/12/2018).

Ia pun menyebutkan, efek ketidakpastian shutdown turut dapat membawa pengaruh bagi fluktuasi mata uang rupiah di tahun mendatang.

“Rupiah beresiko kembali melemah pada awal 2019 di kisaran 14.650-14.800,” ujarnya.

Meski dampaknya lebih dirasakan kepada investor global, Bhima berharap momen shutdown tidak mempengaruhi lalu lintas perdagangan RI, terutama kegiatan ekspor-impor Indonesia.

“Jika shutdown berlanjut harapannya tidak mengganggu operasional ekspor impor dengan Indonesia. Karena yang di tutup sebagian adalah layanan pemerintahan yang tidak esensial jadi bukan yang berkaitan dengan ekonomi perdagangan,” tandasnya.

Sependapat, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullahmenjelaskan, dampak shutdown lebih bersifat internal dan akan dirasakan kepada negara terkait atau Amerika sendiri. Jika pun sentimen shutdown mempengaruhi perekonomian Indonesia, dipastikan hal tersebut hanya bersifat sementara saja.

“Selama ini shutdown government itu lebih bersifat internal Amerika dan dampaknya sendiri itu minimal ke global khususnya ke indonesia. Terutama lagi kondisi ini dapat dipastikan jangka pendek,” tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat resmi shutdown atau tutup setelah kesepakatan mengenai permintaan dana untuk pembangunan tembok perbatasan tidak disetujui oleh Senat. Demikian seperti dilansir dari News.com.au, Sabtu (22/12/2018).

Sebelumnya, Donald Trump bersumpah bahwa ia akan shutdown pemerintahan untuk jangka waktu yang sangat lama, apabila Demokrat tidak ikut mendanai pembangunan tembok perbatasan.

Pada Jumat, presiden yang diusung oleh Partai Republik itu mengakui bahwa Senat tidak bakal menyetujui permintaan pengajuan anggaran darinya yang berjumlah US$ 5 miliar, untuk membiayai tembok di perbatasan Meksiko-AS.

Dana tersebut sebelumnya telah disahkan oleh House of Representative (DPR), namun kuat kemungkinan akan ditolak Senat.

“Masalah ini benar-benar tergantung pada Demokrat. Sungguh bergantung pada mereka, apakah kami harus shutdown atau tidak,” ujarnya di Gedung Putih, seperti dikutip dari Standard.co.uk, Sabtu (22/12/2018).

“Tapi bisa saja kami akan melakukannya (shutdown). Saya telah menegaskan kembali, karena saya kira Demokrat tidak peduli dengan isu ini. Kami benar-benar siap untuk shutdown dalam waktu yang sangat lama,” tambah Trump, menurut CBS.

Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai pada Jumat pagi waktu setempat, maka sebagian dari pemerintahan di AS akan mulai shutdown pada Jumat dini hari atau tepat tengah malam waktu AS. Dan kini, keputusan Trump tersebut menjadi nyata.

Donald Trump telah memanggil Senat dari Partai Republik ke Gedung Putih pada Jumat pagi guna membahas soal pendanaan temboknya, namun adu mulut justru terjadi.

Presiden ke-45 AS itu pun mengunggah kekesalannya di Twitter, menyindir Demokrat.

Sementara itu pada pekan lalu, Trump menyebut bahwa ia merasa “bangga” dengan rencananya menutup pemerintahan atas masalah keamanan perbatasan. Ia pun telah membatalkan jadwal perjalanan ke Mar-a-Lago pada hari ini, Sabtu (GMT).

Ini adalah penutupan pemerintah AS yang ketiga pada tahun ini, yang dilakukan selama Donald Trump menjabat, terhadap lembaga-lembaga federal.